Menurutnya, pertemuan antara pimpinan KPK dengan Presiden Jokowi justru bisa ditafsirkan negatif oleh berbagai pihak sebagai upaya intervensi. Untuk itu, pihak istana memilih menjaga jarak dengan lembaga-lembaga negara lain, termasuk KPK.
“Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara presiden dan KPK kemudian disalah persepsikan sebagai intervensi,” sambungnya.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah tetap berkoordinasi dengan KPK untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, hal tersebut dilakukan melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai perwakilan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Koordinasi antara Pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dam pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nawawi Pomolango, mengungkapkan sulitnya bertemu dengan Jokowi selaku presiden. Ia pun membandingkannya dengan organisasi masyarakat (ormas) yang lebih mudah bertemu orang nomor satu di Indonesia itu daripada pimpinan KPK.
“Penting sangat karena koordinasi dengan pemerintah. saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Alexander Marwata yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK), saya kirimi satu link pemberitaan. ‘Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK’,” ungkap Nawawi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).
Ia pun mengungkit selama lima tahun menjabat sebagai pimpinan KPK, tidak pernah sekalipun dirinya diundang oleh Presiden Jokowi untuk membahas pemberantasan korupsi.
“Lima tahun kami di sana, tidak pernah sekalipun kami diundang untuk membicarakan KPK,” ujarnya.
“Kami itu beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Satu kali itu aja dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakordia (Hari Korupsi Sedunia), pada waktu itu satu kali,” sambung Nawawi.
Penulis : Amanda Ramadhani
Editor : Rozanur Wahyu
Halaman : 1 2
