Raria.id – Revisi UU Kementerian yang tengah dibahas lebih lanjut di DPR mengundang banyak kritik, salah satunya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meminta agar hal ini tidak dijadikan sarana bagi-bagi kursi.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, dalam konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional ke-5 DPP PDIP pada Kamis (16/5/2024).
Ia meminta DPR dan pemerintah tidak memanfaatkan revisi UU Kementerian Negara untuk bagi-bagi kekuasaan di pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PDIP memberikan warning dan masukan. Janganlah terjadi misalnya, apa RUU (Rancangan Undang-Undang) Kementerian Negara terkesan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, (atau) bagi-bagi kue untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Djarot juga menyinggung soal suatu penyakit birokrasi yang dapat berdampak negatif.
“Ada suatu penyakit birokrasi yang disebut empire building syndrome, (yaitu) sindrom untuk membangun kerajaan, sindrom banyak departemen. Ini dikhawatirkan makin tumbuh subur nepotisme, korupsi, dan kolusi,” sambungnya.
Penulis : Nisrina Salsabila
Editor : Rafi Muflih Rabbani
Halaman : 1 2 Selanjutnya
